Penulis : Rifqi Fauziana | Editor : Sayyid Daffa
Tangerang Selatan, Pilar Media – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menahan HD, tersangka kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kecamatan Gemarang pada 2015-2020.
Kepala Kejari Kabupaten Madiun Nanik Kushartanti mengatakan, tersangka kasus ini ada dua. Selain HD ada juga JS yang mangkir dari panggilan.
Keduanya merupakan pensiunan pegawai di Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun. Mereka bertugas sebagai pengumpul pajak kecamatan.
“Untuk tersangka HD resmi ditahan pada Kamis (23/9/2021), sedangkan satunya mangkir,” ujar Nanik Kushartanti dikutip dari Antara, Sabtu (25/9/2021).
Sedangkan tersangka JS sebenarnya juga dipanggil ke kejari pada hari yang sama, namun mangkir. Alasannya sedang kurang sehat dan perlu diswab seperti keterangan yang disampaikan penasihat hukumnya.
“Kejari sesegera mungkin akan melakukan pemanggilan lagi terhadap tersangka JS ini,” kata dia.
Hasil penelusuran Kejari Madiun diketahui kedua tersangka memiliki modus yang sama dalam kasus tersebut, yakni tidak menyetorkan uang pembayaran PBB dari masyarakat ke bank terkait. Uang tersebut justru digunakan mereka untuk kepentingan pribadi.
Tersangka HD diduga beraksi mulai kisaran 2015 hingga 2020 dengan total kerugian negara sekitar Rp 89 juta. Sementara JS mulai korupsi pada 2020 dengan kerugian negara sekitar Rp 150 juta.
Sesuai data, kasus dugaan korupsi penyelewengan PBB-P2 telah ditangani oleh Kejari Kabupaten Madiun sejak bulan Februari 2021 dan terus ditindak lanjuti.
Adapun dugaan piutang PBB-P2 rentang tahun 2015 sampai 2020 total mencapai senilai Rp9,8 miliar.
About Author
