Jurnal PilarMedia | Arzi Gusno
JAKARTA , PilarMediaNusantara.com – Sejumlah perwakilan pedagang dari Pasar Kalideres, Jakarta Barat, memutuskan untuk mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada pagi hari Senin (13/05). Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni mengadukan permasalahan yang mereka hadapi terkait pembangunan pasar Kalideres yang terbengkalai. Situasi ini dinilai sangat merugikan para pedagang yang bergantung pada pasar tersebut untuk mencari nafkah.
Norman Alfarizy, salah satu pedagang yang mengadu di Posko Pengaduan Rakyat di Balai Kota, Jakarta, menjadi juru bicara. Ia menyampaikan kekesalannya atas lambannya progres pembangunan pasar Kalideres yang sudah berlangsung hampir tiga tahun. Norman meminta agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta mendorong Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk segera melanjutkan pembangunan pasar yang kini terhenti.
Menurut Norman, mereka sebelumnya telah mengirim surat kepada pihak Pasar Jaya untuk mempercepat pembangunan, namun belum mendapat tanggapan yang memuaskan. “Kami datang ke Posko Pengaduan Rakyat ini untuk menyuarakan aspirasi pedagang Pasar Kalideres terkait pembangunan pasar yang masih terkatung-katung.
Kami berharap Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat mendesak Pasar Jaya untuk segera menuntaskan pembangunan yang sudah terhenti hampir tiga tahun,” ujarnya di hadapan meja pengaduan rakyat di Pendopo Balai Kota.
Dia menambahkan, “Kami telah mengirim surat kepada pihak Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk mempercepat pembangunan pasar, namun hingga kini belum ada tanggapan.”
Mangasi Simanungkalit, pedagang lainnya, juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembangunan pasar yang sudah terkatung-katung. Para pedagang merasa sangat kesulitan berjualan di tempat sementara yang sempit, sesak, dan sepi pengunjung.
“Kami sangat berharap kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti permohonan kami terkait pembangunan pasar yang masih belum terealisasi,” tambahnya.
Petugas di Posko Pengaduan Rakyat yang mewakili Biro Pemerintahan berjanji akan menyampaikan keluhan para pedagang tersebut kepada pihak terkait. Selanjutnya, perwakilan pedagang melanjutkan aksinya dengan mendatangi kantor tata usaha Gubernur dan kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.