Jurnal PilarMedia| Teuku Iqbal Maulana
Upaya Pembungkaman insan pres kembali terjadi di tengah tengah kemerdekaan pres Polemik ini terjadi di tengah gencar gencarnya intruksi kapolri tentang Pemberantasan Narkotika ,dugaan praktik “86” dalam penanganan perkara narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kian menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan masyarakat agar dugaan keterlibatan oknum aparat diusut secara transparan, kini muncul kabar pemilik akun media sosial CakapCuap dipanggil oleh Polda Jambi setelah mengangkat persoalan tersebut hingga viral di kalangan Masyarakat Jambi.
Perkembangan ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah pemanggilan tersebut semata-mata untuk kepentingan klarifikasi, atau terdapat persoalan hukum lain yang sedang ditelusuri aparat?
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang. Sebab, substansi persoalan yang menjadi perhatian bukan sekadar unggahan di media sosial, melainkan dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika yang seharusnya diusut secara profesional dan transparan
Pernyataan tersebut merupakan informasi serius yang membutuhkan verifikasi dan pendalaman. Jika benar terdapat aliran uang sebagaimana yang disampaikan, aparat berwenang perlu menelusuri siapa pemberi, penerima, tujuan penggunaan, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.
Pemeriksaan Etik Kasat Narkoba Jadi Perhatian
Berdasarkan keterangan Kapolres Kerinci yang disampaikan sebelumnya, Kasat Narkoba yang berkaitan dengan persoalan tersebut sedang menjalani pemeriksaan etik di Propam Polda Jambi.
Informasi ini tentu menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat berharap pemeriksaan internal tersebut tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi mampu mengungkap secara objektif seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan penyimpangan dalam penanganan barang bukti ganja seberat 1 kilogram tersebut.
Pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban adalah bagaimana kronologi penanganan perkara itu? Apakah dugaan praktik 86 sudah didalami? Apakah pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut telah dimintai keterangan? Dan apakah pemeriksaan etik juga menelusuri dugaan aliran uang yang menjadi sorotan?
Jangan sampai persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat justru kehilangan kejelasan akibat minimnya informasi resmi.
Pemilik CakapCuap Dipanggil, Polda Jambi Perlu Buka Penjelasan
Di sisi lain, kabar pemanggilan pemilik akun CakapCuap justru memunculkan pertanyaan baru. Terlebih, pemanggilan tersebut mencuat setelah persoalan dugaan praktik 86 ramai diperbincangkan di ruang publik.
Polda Jambi perlu menjelaskan secara terbuka apa dasar pemanggilan tersebut, dalam kapasitas apa yang bersangkutan dipanggil, serta materi apa yang hendak diklarifikasi.
Apakah berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi yang dianggap bermasalah, atau terdapat laporan maupun dugaan tindak pidana tertentu?
Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak berkembang persepsi bahwa pihak yang mengangkat persoalan justru lebih dahulu berhadapan dengan proses pemeriksaan, sementara substansi dugaan penyimpangan yang menjadi sumber perhatian publik belum memperoleh penjelasan menyeluruh.
Perlu ditegaskan, pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak serta-merta membuktikan adanya kriminalisasi. Namun, proses tersebut harus tetap transparan, profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak pihak yang dipanggil.
Kritik Bukan Kejahatan, Penegakan Hukum Harus Berimbang
Dalam konteks kebebasan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers serta mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.
Meski demikian, tidak setiap unggahan di media sosial otomatis merupakan produk jurnalistik. Status dan konteks aktivitas pihak yang bersangkutan perlu dilihat secara objektif.
Namun, prinsip kebebasan berekspresi dan hak masyarakat menyampaikan kritik tetap harus dihormati. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penanganannya tidak boleh dijadikan sarana intimidasi maupun pembungkaman terhadap kritik.
Aparat penegak hukum justru dituntut menunjukkan sikap terbuka ketika menghadapi kritik, terlebih jika kritik tersebut menyangkut integritas dan profesionalitas institusi.
Publik Menunggu Ketegasan Kapolda dan Propam
Kini sorotan mengarah kepada Kapolda Jambi dan Propam Polda Jambi. Masyarakat menunggu langkah konkret untuk menjawab dua persoalan sekaligus: mengungkap dugaan praktik 86 dalam perkara ganja 1 kilogram di Kerinci dan memberikan penjelasan mengenai pemanggilan pemilik akun CakapCuap.
Penelusuran terhadap dugaan penyimpangan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai muncul kesan bahwa keberanian mengungkap dugaan penyimpangan justru berujung pada tekanan, sementara substansi persoalan belum mendapatkan jawaban yang memadai.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak dibangun dengan menghindari kritik. Kepercayaan tumbuh melalui transparansi, ketegasan menindak pelanggaran, serta keberanian mengungkap kebenaran meskipun menyangkut internal institusi sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari Polda Jambi terkait dasar pemanggilan pemilik akun CakapCuap, perkembangan pemeriksaan etik Kasat Narkoba, serta tindak lanjut atas dugaan praktik 86 dalam perkara ganja 1 kilogram di Kerinci.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
About the Author
