Forum Mahasiswa dan Pemuda Desa Waduwani Gelar Aksi, Tuntut Transparansi Pengelolaan BUMDes
Bima – pilarmedianusantara.com Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Desa Waduwani menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Kamis (16/7/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.50 Wita itu dipimpin oleh koordinator lapangan Abdul Khalik dan diikuti sekitar 15 peserta.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait dugaan persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Makmur Desa Waduwani.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta transparansi pengelolaan anggaran BUMDes Jaya Makmur Tahun 2025–2026, menuntut laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes Tahun 2025, serta mendesak pemerintah desa memberhentikan pengurus BUMDes secara tidak hormat apabila terbukti tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Massa aksi menilai hingga saat ini pemerintah desa belum memberikan penyelesaian yang jelas terhadap persoalan yang terjadi di BUMDes. Mereka juga menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan menyatakan bahwa aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui audiensi belum memperoleh tindak lanjut yang memadai.
Selain itu, massa meminta Pemerintah Desa Waduwani bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka juga mengevaluasi kinerja pemerintah desa selama tiga tahun terakhir yang dinilai belum maksimal.
Dalam aksi tersebut sempat terjadi pembakaran ban bekas di badan jalan sekitar pukul 10.30 Wita yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Sekitar pukul 11.00 Wita, massa juga merusak pintu pagar Kantor Desa Waduwani sebagai bentuk kekecewaan atas keterlambatan kehadiran kepala desa.
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris Desa Waduwani, Abdul Haris, menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Desa tidak dapat hadir akibat sedang sakit.
Ia menjelaskan bahwa anggaran BUMDes Tahun 2025 sebesar Rp141 juta telah diserahkan kepada pengurus BUMDes dan proses penyerahannya disaksikan oleh pemerintah desa. Terkait tuntutan pemberhentian pengurus, menurutnya persoalan tersebut telah diaudit secara internal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima dan akan dibahas melalui musyawarah desa khusus sesuai mekanisme yang berlaku.
Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa dana BUMDes digunakan untuk usaha simpan pinjam dan usaha penjualan obat-obatan pertanian. Ia menegaskan pemerintah desa tidak dapat memberhentikan pengurus BUMDes secara sepihak, namun akan memfasilitasi musyawarah untuk menentukan kepengurusan baru serta menagih pengembalian dana BUMDes yang masih beredar di masyarakat.
Di hadapan massa aksi, Sekretaris Desa mengakui bahwa hingga saat ini pengurus BUMDes belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemerintah Desa Waduwani.
Sekitar pukul 13.30 Wita, karena pengurus BUMDes belum dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban Tahun 2025, dibuat surat pernyataan terkait pengembalian dana BUMDes Tahun 2025. Setelah surat pernyataan ditandatangani oleh pihak terkait, massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 13.40 Wita dan seluruh rangkaian aksi berakhir dalam keadaan aman dan kondusif pada pukul 13.50 Wita.
Pengamanan aksi dilakukan oleh personel Polsek Woha yang dipimpin Kapolsek Woha, didukung Babinsa Sertu Irmansyah, Babin Trantibum Muslimin, serta personel intelijen dari Polsek Woha.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pengurus BUMDes Jaya Makmur Desa Waduwani diketahui telah menjalani audit internal oleh DPMD Kabupaten Bima dan diminta segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BUMDes Tahun 2025.(Alan)
