Jurnal Pilar | Ijay
Pilarmedianusantara.com – Gelombang penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik awalnya dianggap sebagai langkah progresif dalam meredam kemarahan publik. NasDem berani menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. PAN juga mengambil sikap tegas dengan mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya. Bahkan Golkar, partai yang dikenal berhati-hati dalam soal disiplin kader, menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.
Namun di balik itu, publik masih menyisakan tanda tanya besar: bagaimana dengan anggota DPR yang wajahnya viral berjoget di tengah suasana genting sidang kenegaraan? Mengapa hingga kini ia masih dibiarkan tanpa sanksi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa?
Di sinilah terlihat jelas adanya standar ganda dalam penegakan disiplin politik. Ketika pelanggaran dianggap serius dan mendapat sorotan publik, partai-partai bergerak cepat. Tetapi ketika pelanggaran “hanya” menyangkut etika dan moral, mereka bisa bungkam, membiarkannya menguap bersama hiruk pikuk isu lain.
Padahal, bagi rakyat, joget di tengah krisis adalah bentuk penghinaan moral. Itu bukan sekadar soal gaya atau ekspresi spontanitas, melainkan simbol bahwa sebagian wakil rakyat kehilangan rasa empati dan kepekaan terhadap penderitaan bangsa.
Yang lebih menyakitkan, beberapa partai justru sibuk mencari pembenaran. Ada yang menyebut “spontanitas”, ada yang berdalih “tidak bermaksud mengabaikan tugas”. Seolah-olah etika bisa ditawar dengan alasan ringan.
Jika demikian, rakyat patut bertanya: apakah partai benar-benar punya komitmen menjaga martabat DPR, atau hanya bermain citra demi meredam kemarahan sesaat?
Parlemen bukan panggung hiburan. Wakil rakyat bukan artis di layar kaca. Setiap perilaku mereka adalah cerminan kualitas demokrasi. Jika etika terus dibiarkan diremehkan, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan terhadap DPR semakin runtuh.
Sudah saatnya partai politik berhenti bermain ganda. Kalau mau disebut tegas, tegaslah pada semua pelanggaran, tanpa pandang bulu. Jika tidak, publik akan menganggap sanksi yang dijatuhkan selama ini hanyalah sandiwara murahan di panggung politik Senayan.
