Jurnal PilarMedia| Elva, Eddy
Trenggalek, pilarmedianusantara.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperingati peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dengan menggelar upacara bendera di halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (12/10).
Dalam peringatan Hari Jadi ke-81 kali ini, Provinsi Jawa Timur mengusung tema “Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”.
Memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini, Penjabat Sekda Trenggalek, ST. Triadi Admono menyebut tema “Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan” ini selaras dengan visi misi Kabupaten dalam upaya meningkatkan pelayanan serta menjaga kelestarian alam ini untuk masa depan anak cucu kita mendatang.
Menurut penjabat sekda itu tema ini bukan hanya sekedar slogan melainkan tekad bersama. “Unggul berarti anak-anak kita harus memiliki pendidikan yang berkualitas guna menghadapi kompetisi global.
Kemudian mewujudkan pekerja yang terampil serta pemerintahan yang memberikan pelayanan cepat serta dapat dipercaya,” katanya.
Lebih lanjut mantan Kasatpol PP Kebakaran itu menambahkan, “sedangkan maju dalam tema ini berarti kemajuan itu harus merata mulai dari ruang kelas, pusket, kawasan industri hingga ke desa, pesisir dan kepulauan. Sementara itu untuk berkelanjutan diartikan kita ingin membangun dengan tanggungjawab menjaga sumber air, udara serta kekayaan alam agar tetap menjadi penopang anak cucu kita,” tandasnya.
Upaya menjaga menjaga sumber air, udara serta kekayaan alam itu selaras dengan upaya yang tengah dilakukan oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di daerahnya. Karena tidak bijak bilamana kita mengekploitasi alam ini sebesar-besarnya dan mengesampingkan keberlangsungan generasi kita mendatang.
Hari jadi Provinsi Jawa Timur sendiri diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Penetapan tanggal ini tidak lepas dari perjalanan panjang pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur sejak masa kerajaan hingga terbentuknya pemerintahan provinsi setelah Indonesia merdeka.
Mengutip dari rilis resmi Pemprov Jawa Timur, jejak awal pemerintahan Jawa Timur dapat ditelusuri dari sumber epigrafis berupa Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menunjukkan bahwa pada abad VIII, tepatnya tahun 770, telah muncul satuan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Malang.
Memasuki abad X, Jawa Timur mulai menempati posisi penting dalam sejarah kekuasaan di Nusantara. Wilayah yang sebelumnya menjadi bagian pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah itu kemudian berkembang menjadi pusat berbagai kerajaan besar, mulai dari Medang, Kahuripan, Daha-Janggala, Singasari, hingga Majapahit.
Istilah Jawa Timur secara etimologis mulai dikenal pada masa Mataram Islam dengan sebutan Bang Wetan. Wilayahnya mencakup Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan atau pedalaman Jawa Timur.
Setelah huru-hara Cina di Kartasura pada 1742, wilayah pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni. Sementara itu, wilayah Mataram tinggal mencakup daerah pedalaman Jawa.
Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, seluruh wilayah Bang Wetan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pada periode 1830 hingga 1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan melalui hubungan langsung antara pemerintah pusat di Batavia dengan para bupati di wilayah kekuasaannya.
Pada awal abad XX, Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan politik imperialisme modern dengan memperkuat struktur pemerintahan. Salah satunya melalui pembentukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur atau Provincie van Oost Java pada 1929. Struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi pada masa itu menjadi dasar yang tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan saat ini.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan provinsi sekaligus penunjukan para gubernurnya.
R.M.T. Soerjo, yang saat itu menjabat Residen Bojonegoro, ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pertama. Ia dilantik pada 5 September 1945. Namun, hingga 11 Oktober 1945, Soerjo masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro.
Pada 12 Oktober 1945, R.M.T. Soerjo mulai menjalankan pemerintahan di Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Momentum inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.(Elva, sid)
About the Author
