Jurnal Pilar | Edi Mursid
Trenggalek, Pilarmedianusantara.com – Plh. Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempun, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kamis (26/2).
Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus konsisten melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan partisipatif, inklusif dan berkeadilan.
Sebelumnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah di daerah ini hanya melalui Musrenbang saja. Namun dalam perjalanannya Musrenbang ini dianggap kurang memberikan ruang atau bisa menampung sepenuhnya aspirasi kelompok rentan. Untuk itu agar bisa berjalan lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sejak tahun 2019 lalu Pemkab Trenggalek menggagas MUSRENA KEREN ini dengan harapan bukan hanya menjadi agenda formal tahunan saja. Melainkan menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara luas, termasuk kelompok rentan yang selama ini seringkali kurang terwakili.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek meyakini, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Sedangkan untuk anak merupakan generasi penerus yang harus dipastikan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan mendukung potensi mereka.
Sementara untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain, berhak atas akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan ruang partisipasi yang setara. Membuka kegiatan ini Mas Syah mengatakan, “melalui forum ini kita ingin memastikan bahwa perencanaan RKPD tahun 3027 benar-benar responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan,” tuturnya.
Aspirasi yang dihimpun, sambung Wabup Syah ” kami harapkan menjadi bagian integral dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan begitu kebijakan yang dihasilkan nantinya bisa tepat sasaran dan berdampak nyata,” imbuhnya, Kamis (26/2).
Mas Syah juga menegaskan bawasannya Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintah yang transparan, partisipatif dan kolaboratif. Karena perinsip pembangunan berkelanjutan dan semangat tidak ada yang tertinggal harus diwujudkan bersama dalam setiap kebijakan.
Terakhir mantan anggota DPRD Trenggalek itu berharap seluruh peserta yang hadir dapat menyampaikan usulan secara konkret dan berbasis kebutuhan secara riil di lapangan. Dengan begitu harapannya musyawarah ini tidak hanya menjadi dokumen administratif saja, namun benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan. (dy)
