PilarMediaNusantara.com, Bima – Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong percepatan pembangunan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual melalui Video Conference (Vicon). Rakor ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga percepatan pembangunan ekonomi, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, serta sejumlah isu strategis lainnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung jalannya Rakor tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa agenda rapat meliputi beberapa poin penting. Selain membahas perkembangan harga-harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah juga menyoroti rencana pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Nasional. Pembentukan tim ini dinilai mendesak mengingat maraknya pencurian data baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tito juga menginstruksikan percepatan penerbitan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen. Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah memutuskan untuk membebaskan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi nol rupiah bagi kelompok masyarakat tersebut.
“Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan inflasi, dibutuhkan kerja sama lintas sektor di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” ujar Tito.
Di sektor pertanian, Mendagri mengungkapkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Komoditas tersebut meliputi beras, tomat, bawang merah, serta cabai rawit atau cabai merah. Kenaikan harga keempat komoditas ini memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional.
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari seluruh Indonesia. Dalam sesi interaktif, sejumlah peserta menyampaikan data faktual terkait pergerakan harga komoditas di wilayah masing-masing. Data ini menjadi bahan analisis untuk menentukan langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah berharap melalui koordinasi semacam ini, sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin kuat, sehingga kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan berbagai program nasional, mulai dari penyediaan rumah layak huni, pengendalian harga bahan pokok, hingga peningkatan keamanan siber.
Dengan adanya kerja sama yang terintegrasi, pemerintah optimis stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi berjalan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.
