Jurnal Pilar | Teuku Iqbal
Sabtu 21 Februari 2026 Pilarmedianusantara.com – kapolsek jambi timur seolah diam seribu bahasa tentang Dugaan keberadaan gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal di sekitar kawasan objek vital negara yang berada di wilayah hukum polsek jambi timur, kasus tersebut kembali menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah tim media melakukan upaya konfirmasi langsung ke Polsek Jambi Timur pada sabtu (21/2/2026), guna memperoleh penjelasan resmi dari pihak kepolisian.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tim awalnya diarahkan untuk datang kembali pada siang hari melalui anggota yang berjaga. Namun, hingga upaya lanjutan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp dilakukan, Kapolsek Jambi Timur AKP MARWIYANSYAH belum memberikan respons ataupun pernyataan resmi terkait informasi tersebut.
Belum adanya klarifikasi dari pihak kepolisian memunculkan beragam Spekulasi di tengah tengah masyarakat. Mengingat lokasi yang dipersoalkan disebut berada di sekitar objek vital, dan di wilayah hukum polsek jambi timur, publik menilai transparansi informasi menjadi penting untuk menghindari kesimpangsiuran sekaligus menjaga rasa aman masyarakat. yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin usaha dapat dipidana sesui Undang undang yang berlaku tentang migas dan tataniaga Bbm ancaman penjara dan denda.
Selain itu, apabila kegiatan tersebut bertentangan dengan aspek keselamatan lingkungan, pelaku juga berpotensi dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Regulasi ini mengatur kewajiban pengelolaan dampak lingkungan serta sanksi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Menanggapi situasi ini, Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Wandi, menyatakan bahwa kejelasan sikap aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya penting bagi penegakan aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan kawasan strategis negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kapolsek Jambi Timur terkait dugaan ilegal drilink yang di lakukan, lebih lanjut lsm JARI juga. Menyapaikan di tengah gencar nya Reformasi di tubuh polri masi menyimpan hal hal yang paling mendasar pejabat penagak hukum seolah ndak tau menahu tentang permasalahan tersebut. tungkas nya. Haruskan masyarakat turun gunung dan melakukan penegakan hukum sendiri yang agak extrim tampa mengindahkan aparat penegak hukum. Yang telah di tunjuk oleh negara dan di biayai oleh negara.
