Jurnal Pilar | Teuku Iqbal
Jambi, Pilarmedianusantara.com – Aliansi Cinta Anak Bangsa (A. CABANG) Jambi kembali melakukan aksi demo guna menyampaikan dugaan korupsi pembangunan jalan Kabupaten Sarolangun, yang menelan anggaran 14 miliar rupiah tahun anggaran 2025 dengan sumber anggaran APBN 2025 yang dikerjakan oleh rekanan PJN Wil I yaitu CV. Mitra Prima Utama dan konsultan PT. Multi Global Teknik, yang dalam temuan di lapangan sarat dengan ketidakberesan dan terkesan asal jadi, mulai dari material yang dipakai sampai ketebalan aspal juga dipertanyakan.
Yang membuat aneh itu jalan kabupaten tapi dibangun oleh PJN I atas permintaan dari Kabupaten Sarolangun, namun yang timbul tanda tanya jalan tersebut hanya dominan dipakai oleh pengusaha ilegal drilling, ungkap koordinator aksi Ardiansyah dan Abu.
Lebih lanjut dalam orasinya, Ardiansyah menyampaikan, meminta Kepala Balai Wilayah IV agar memberhentikan Kepala Satker I dan memeriksa PPK-nya agar kasus dugaan korupsi ini menjadi atensi kuat dan agar pembangunan yang tepat guna dan daya guna tercapai.
Tak hanya sampai di Satker PJN I, massa aksi juga melakukan demo di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wil IV Jambi sebagai induk dari satuan kerja di bawahnya, dan menyuarakan hal senada.
Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, massa aksi diterima oleh Ajahar Hasibuan, S.T., Kepala Seksi Teknik BPJN Wil IV Jambi. Dalam hearing bersama kawan-kawan aliansi, ia menyambut baik kedatangan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada kawan-kawan aliansi yang telah memberikan masukan ke BPJN Wil IV. Kita akan panggil Kepala Satker I untuk mempertanyakan hal yang dilaporkan, dan akan kita tindak lanjuti sebagaimana mestinya,” ungkap Ajahar Hasibuan, S.T.
Sementara itu, koordinator aksi Ardiansyah menyambut baik niatan dari pihak BPJN. Di sela-sela hearing, ia juga meminta agar dapat dipertemukan dengan Kepala Satker I untuk mengklarifikasi permasalahan ini yang berpotensi merugikan negara.
Disebabkan jalan yang dibangun yaitu Taman Dewa sampai Km 51 hanya digunakan oleh praktik drilling, di sinilah lemahnya pengawasan dari Satker I sebagai pelaksana anggaran 14 miliar lebih anggaran APBN 2025 oleh rekanan CV. Mitra Prima Utama dan konsultan PT. Multi Global Teknik.
Sampai berita ini diturunkan, Kepala Satker I belum bisa dihubungi.
