PilarMediaNusantara.com, Jambi – Pelantikan AKBP Ahmad Sanusi sebagai pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi memicu gelombang protes dari masyarakat. Penolakan itu diwujudkan dalam aksi demonstrasi di depan rumah dinas Gubernur Jambi, Al Haris, pada pekan ini.
AKBP Ahmad Sanusi yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Kasat Narkoba Polda Jambi dilantik secara tertutup di rumah dinas gubernur. Proses pelantikan tersebut dinilai sarat nuansa politis karena biasanya dilakukan di gedung KONI Provinsi Jambi.
Sejumlah warga dan aktivis menilai pelantikan ini janggal, mengingat Sanusi masih memiliki sejumlah perkara yang harus diselesaikan di lingkungan kepolisian. Mereka juga menduga ada campur tangan pihak tertentu dalam proses pelantikan tersebut.
Gubernur Jambi, Al Haris, disebut-sebut merestui langkah itu dan berada di balik pelaksanaan pelantikan. Kondisi ini semakin memicu kecurigaan publik akan adanya kepentingan politik di balik jabatan baru AKBP Sanusi.
Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, sebelumnya menyampaikan kepada wartawan dan perwakilan LSM bahwa AKBP Ahmad Sanusi harus memilih salah satu jabatan: tetap sebagai anggota kepolisian atau menjabat di KONI. Namun hingga berita ini diturunkan, Sanusi masih aktif sebagai Kasat Narkoba Polda Jambi.
Publik pun mempertanyakan sikap kepolisian terkait rangkap jabatan ini. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi lanjutan dari Polda Jambi terkait status AKBP Ahmad Sanusi.
Aksi protes masyarakat di depan rumah dinas Gubernur Jambi berlangsung ricuh secara verbal. Massa yang terdiri dari aktivis LSM, tokoh pemuda, dan warga, membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar AKBP Ahmad Sanusi segera mundur dari jabatan KONI atau melepaskan statusnya sebagai anggota kepolisian.
Koordinator aksi, Rizal Kurniawan, menilai pelantikan ini melanggar prinsip netralitas institusi kepolisian. “Bagaimana mungkin seorang perwira aktif, apalagi menjabat Kasat Narkoba, bisa diangkat menjadi pejabat KONI? Ini mencederai profesionalisme dan menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.
Selain itu, para pendemo menyoroti dugaan keterlibatan AKBP Ahmad Sanusi dalam beberapa perkara yang masih berjalan. Mereka khawatir rangkap jabatan ini akan mengganggu fokus dan integritas penegakan hukum di bidang narkotika di Jambi.
Pelantikan yang dilakukan secara tertutup di rumah dinas gubernur semakin memicu spekulasi publik. Banyak pihak mempertanyakan alasan tidak digelarnya pelantikan di gedung KONI, seperti lazimnya prosesi resmi. “Ini jelas penuh aroma politis,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Gubernur Jambi, Al Haris, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait alasannya merestui dan menghadiri pelantikan tersebut. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak KONI Jambi juga belum mendapat jawaban.
Kondisi ini menambah daftar panjang kontroversi di tubuh KONI Jambi, yang sebelumnya juga diwarnai isu transparansi anggaran dan tata kelola organisasi. Pengamat politik lokal menilai kasus ini dapat berdampak pada citra olahraga di Jambi jika tidak segera diselesaikan secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari Polda Jambi terkait kejelasan status AKBP Ahmad Sanusi, maupun sikap tegas institusi atas polemik ini. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan netralitas serta integritas lembaga terkait.
