Jurnal Pilar | Ijay
Pilarmedianusantara.com – Situasi nasional hari ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Demonstrasi yang merebak di berbagai daerah bukanlah sekadar letupan emosional sesaat, melainkan akumulasi dari rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob menjadi titik balik yang memicu kemarahan rakyat, sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan represif aparat sudah tidak lagi relevan dalam negara demokrasi.
Dalam kondisi seperti ini, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengambil langkah tegas, cepat, dan terukur demi menjaga persatuan nasional serta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara.
PAW DPR sebagai Jalan Pemulihan Legitimasi Politik
Anggota DPR yang secara nyata memicu konflik dengan sikap, ucapan, maupun tindakan politiknya harus segera diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Langkah ini sah secara konstitusional sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). PAW bukan sekadar prosedur administratif, melainkan solusi politik yang dapat meredam kemarahan publik dan memulihkan kepercayaan rakyat bahwa suara mereka tetap dihormati.
Pencopotan Kapolri sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Kepolisian adalah garda depan keamanan dan ketertiban. Namun, ketika institusi ini justru menjadi sumber keresahan rakyat, maka sudah seharusnya Presiden mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas. Pencopotan Kapolri bukan hanya soal individu, tetapi simbol dari keberanian Presiden untuk menunjukkan bahwa negara berpihak pada rakyat, bukan pada praktik represif yang mencederai demokrasi.
Reformasi Brimob Menuju Pendekatan Humanis
Reformasi institusional terhadap Korps Brimob menjadi sangat penting. Brimob harus diarahkan kembali pada fungsi profesionalnya, bukan sebagai alat represif yang menakutkan rakyat. Pendekatan humanis, berbasis HAM, dan dialogis harus menjadi standar baru dalam penanganan demonstrasi. Reformasi ini dapat diwujudkan melalui perombakan struktur komando, pelatihan ulang aparat, serta penerapan standar operasional yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil.
Langkah Tegas Demi Menyelamatkan Demokrasi
PAW anggota DPR yang memicu konflik, pencopotan Kapolri, dan reformasi Brimob adalah tiga langkah konkret yang dapat segera dilakukan Presiden. Semua langkah ini bukan sekadar simbol politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan demokrasi dari krisis kepercayaan.
Presiden harus memahami bahwa rakyat tidak sedang berhadapan dengan negara, tetapi justru sedang berjuang menyelamatkan negara dari praktik politik dan aparat yang gagal menjalankan tugas konstitusionalnya.
Kini, yang dibutuhkan hanyalah keberanian Presiden untuk bertindak. Demi rakyat, demi demokrasi, dan demi masa depan Republik Indonesia.
MERDEKA..!!!
