Jurnal Pilar | Ijay
Pilarmedianusantara.com – Situasi nasional semakin memanas pasca tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob. Gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan dan reformasi politik semakin meluas, sementara kepercayaan rakyat terhadap DPR dan aparat kepolisian terus merosot tajam.
Dalam kondisi ini, Presiden tidak bisa lagi bersikap pasif. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memulihkan stabilitas politik dan sosial. Ada tiga langkah penting yang bisa segera diambil:
Pertama, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang memicu konflik.
Anggota DPR yang sikap dan tindakannya memperkeruh suasana harus segera diganti. Mekanisme PAW sudah diatur dalam Undang-Undang MD3, dan langkah ini sah secara hukum sekaligus efektif untuk meredam kemarahan rakyat.
Kedua, pencopotan Kapolri.
Kepolisian adalah institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Namun, ketika aparat justru menimbulkan ketakutan, Presiden perlu mengambil langkah tegas. Pencopotan Kapolri adalah bentuk pertanggungjawaban institusional sekaligus pesan moral bahwa negara berpihak pada rakyat, bukan pada tindakan represif.
Ketiga, reformasi Brimob.
Pendekatan represif sudah terbukti gagal. Brimob harus direformasi secara menyeluruh agar lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi demonstrasi. Perombakan struktur, pelatihan berbasis HAM, dan standar operasional yang lebih dialogis adalah solusi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
Langkah-langkah ini bukan sekadar simbol politik, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan demokrasi dari krisis kepercayaan. Rakyat hari ini tidak sedang melawan negara, melainkan berusaha menyelamatkan negara dari kegagalan sebagian elite politik dan aparat penegak hukum.
Kini, yang dibutuhkan hanyalah keberanian Presiden untuk bertindak cepat, tegas, dan berpihak pada rakyat. Demi keadilan, demokrasi, dan masa depan Republik Indonesia.
